Ini Surat Teguran Yang Perjelas Status Kawasan HL Dijadikan Lokasi Tambak Udang Diduga Ilegal

0 27

Pangkalpinang, Babel.tintarakyat.com-Silang sengkarut yang membelit status lahan tambak udang milik salah seorang pengusaha di dusun Bedukang Desa Deniang Riau Silip Bangka, masih berbuntut panjang, karena selain merambah kawasan terlarang seperti Hutan Lindung yang dipayungi oleh UU No 32/2009, menariknya lagi kengototan pengusaha tersebut seolah laksana memangjangkan tali kelambu, Selasa 10/05/2022.

“Seingat kami, disini (kecamatan Riau Silip) tidak pernah keluarkan izin terkait kawasan HL yang dijadikan lokasi tambak udang,” sebut Camat Riau Silip, Lingga via sambungan telepon whatsapp-nya pada Selasa siang.

Lingga bilang, jika dirinya memang pernah sekedar berdiskusi soal status kawasan lahan yang akan dijadikan usaha tambak udang oleh pengusaha tadi. “Tapi tidak pernah ada secarik surat yang kami keluarkan, mati saya bang,” kata Lingga seraya berkelakar.

Disaat yang sama, Kadis PUPR Pemkab Bangka, Ismir pun turut angkat pendapat menyoal kehebohan yang ditimbulkan oleh kasus dugaan perambahan hutan oleh seorang pengusaha tadi, menurutnya pihak pemkab memang seingatnya pernah mengeluarkan status kawasan di pesisir pantai Bedukang.

“Tapi tentu sesuai Perda RTRW yang dimiliki oleh Pemkab Bangka, tidak keluar dari koridor tersebut,” terang Kadis PUPR.

Selain membuat kegaduhan yang tidak perlu, persoalan status perambahan kawasan hutan ini sebenarnya sudah inkrah ditetapkan sebagai restrict area berdasarkan surat teguran yang dikeluarkan oleh pihak KPLH Bubus Panca melalui Kepala UPTD Ruswanda Spd pada 18 Agustus 2020.

“Sehubungan dengan kegiatan Pengamanan Kawasan Hutan oleh Tim Pengamanan Hutan berdasarkan ST/SPT nomor :094/.241./KPHP-BP.111/2020 tanggal 2020, telah ditemukan adanya aktifitas legal yang telah saudara lakukan di Kawasan Hutan/DAS HL Sungailiat Mapur Desa/Kelurahan Deniang Riau Silip Kab. Bangka, yaitu dengan cara sadar dan sengaja melakukan aktifitas perambahan dan pembangunan ilegal dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dengan koordinat lokasi,” bunyi petikan paragraf yang ada dalam surat teguran bernomor 522/195a/SP/KPHP-BP III/2020.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambak Udang Bangka Belitung, Nusirwan G Bakrie angkat pendapat ketika dikonfirmasi soal keanggotaan oknum pengusaha yang diduga melakukan praktek ilegal di kawasan restrict area.

“Belum, beliau belum anggota. Kalau kami dari Asosiasi Tambak Udang Bangka Belitung sudah sepakat bahwa kalau pembelian lahan yang dilakukan oleh pengusaha untuk membuka usaha tambak udang di kawasan Hutan Lindung, jelas tidak diperbolehkan alias dilarang, karena pasti salah,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Tambak Udang Bangka Belitung, Nusirwan G Bakrie saat dikonfirmasi Minggu malam.

Nusirwan menyebut, dirinya bersama Panglima (mantan Wagub Babel, Hidayat Arsani) sudah menjalin kesepakatan dengan pihak Polda Babel -saat itu Kapolda dijabat oleh Irjen Pol Anang- bahwa jika ditemukan anggota Asosiasi yang melakukan praktek ilegal di kawasan HL, akan diproses secara hukum.

“Karena itu jelas salah, jadi silahkan diproses (secara hukum),” kata Nusirwan.(ARDY)

Slide Ads

logo
20220426_150049
IMG-20220501-WA0003
IMG-20220501-WA0007
20220501_154933
IMG-20220502-WA0003
IMG-20220502-WA0013(1)
logo 20220426_150049 IMG-20220501-WA0003 IMG-20220501-WA0007 20220501_154933 IMG-20220502-WA0003 IMG-20220502-WA0013(1)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

You cannot copy content of this page
error: Content is protected !!